Presiden Jokowi Diminta Pilih Menteri Perhubungan Yang Mampu Tekan Pungli

JAKARTA: (Translog News) – Pembangunan  infrastruktur jalan tol yang tengah digenjot oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam lima tahun belakangan ini sedianya dapat meningkatkan perekonomian dan mempercepat jalur distribusi barang ternyata manfaatnya belum dirasakan penuh oleh pelaku ekonomi.

Tingginya tarif tol menjadi salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh para pengusaha logistik. Pengusaha harus mengeluarkan ongkos yang lebih besar untuk menunjang usahanya.

Seperti, belum lama ini Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Mohamad Feriadi mengatakan, banyak maskapai telah menaikkan tarif kargo udara berkali-kali lipat. Bahkan, maskapai Garuda Indonesia telah menaikkan tarif kargo sebanyak enam kali terhitung sejak Juni 2016 lalu hingga 300 persen.

“Persentase kenaikan total mencapai lebih dari 300 persen. Makanya tinggi sekali. Kenaikan itu terjadi pertama sejak Juni 2018,” ujar Feriadi baru-baru ini.

Sementara, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Nofrisel mengatakan, penerapan tarif di sepanjang Tol Trans Jawa berpengaruh signifikan terhadap struktur pengeluaran perusahaan truk. Dibandingkan melalui jalur tol, para pengusaha truk pun lebih memilih untuk lewat jalur Pantura. “Jadi kita berharap bisa dipertimbangkan untuk tarif tol, di-adjust, ditinjau kembali. Sementara yang dilakkan teman-teman Aptrindo ya sebagian tidak lewat jalan tol. Mereka memilih jalur Pantura biasa,” ujar Nofrisel.

Menanggapi keluhan pelaku usaha terkait dengan mahalnya tarif  tol, Lembaga Aspirasi Masyarakat Indoonesia (LAMI) Jonly Nahampun mengatakan, sepanjang biaya transportasi masih tinggi dipastikan sangat berpengaruh terhadap perusahaan logistik.Pada giliranya harga produksi tetap tinggi.

“Di negara maju biaya trensportasi hanya 7 persen, sementara di Indoenasia hingga 15 persen bahkan bisa di atasnya. Kalau Kemenhb dapat menekan biaaya distribusi hingga 10 persen, sudah dipastikan harga akan menurun,” ujar Jonly kepada Translognews, Kamis (18/7).

Apalagi, lanjut Jonly, persoalan pungutan liar (Pungli) masih terjadi. Hal itu kata dia harus menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Seperti di kawasan industri dan beberapa titik di jalan raya masih ditemukannya praktik pungli. Ke depan persoalan ini harus diberantas,” ujarnya.

Untuk itu, dirinya meminta agar ke depan Presiden Jokowi agar mengangkat Menteri Perhubungan yang dapat memberantas pungli. Selain itu dapat menekan angka biaya logistik.

“Sepanjang Presiden Jokowi tidak memiliki komitmen dalam menekan praktik pungli di lapangan, selama itulah pengusaha terus menjadi sapi perah bagi oknum pejabat di lapangan,” tandasnya. (Jim Donald)